Stockholm, 27 Januari 2006

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

YA JELAS, ITU PEMERINTAHAN SENDIRI DI ACHEH TIDAK ADA DALAM UUD 1945 DAN UU RI MANAPUN JUGA, YANG ADA DALAM MOU HELSINKI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

PEMERINTAH RI DAN DPR RI TIDAK BISA LAGI MEMBOHONGI BANGSA DAN RAKYAT ACHEH DENGAN GAYA KELIT MBAH SOEKARNO-NYA UNTUK KELUAR DARI MOU HELSINKI.

"Karena memang istilah Pemerintahan Aceh tidak lazim digunakan dalam perundang-undangan yang ada, maka istilah MoU kita pergunakan tapi kita definisikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita" (Mensesneg Yusril Ihza Mahendra , Jakarta, 26 Januari 2006)

Nah kan memang benar seperti yang telah diduga dan dijelaskan oleh Ahmad Sudirman sebelum ini bahwa itu di Acheh akan dibangun pemerintahan sendiri bukan otonomi, yang hanya mengacu kepada MoU Helsinki bukan kepada yang lainnya, mengapa ?

Karena memang sudah jelas dan gambalng, itu self-government atau pemerintahan sendiri di Acheh yang sudah disepakati dalam MoU Helsinki oleh pihak GAM dan pemerintah RI adalah tidak ada dalam UUD 1945 atau dalam semua UU yang ada sekarang di RI

Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahmad Sudirman berpuluh kali di mimbar bebas ini bahwa pihak pemerintah RI dalam hal ini Departemen Dalam Negeri bersama seluruh Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono mencoba untuk memajukan jurus kelit gaya mbah Soekarno untuk mengelak dari terjangan self-government atau pemerintahan sendiri di Acheh gaya MoU Helsinki melalui cara membelokkan ke arah jalan yang menjurus kepada otonomi dengan memakai Pasal 18B (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Nah itulah gaya kelit yang dimajukan oleh pihak pemerintah RI. Dimana sebenarnya kalau pihak pemerintah RI itu jujur, adil dan bijaksana, maka mereka akan mengakui bahwa: "ya, memang benar, itu apa yang disetujui dan disepakati dalam MoU tentang self-government tidak ada dan tidak pernah terjadi dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan NKRI, kecuali setelah MoU ditandatangani pada 15 Agustus 2005."

Tetapi ini kan tidak, pihak pemerintah RI dengan berusaha setengah mati mencoba mencari jalan untuk berkelit dari apa yang telah disepakati dalam MoU, akhirnya diketemukan sedikit tali yang rapuh yang ada dalam untaian pasal-pasal baru pasca amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 18B(1). Hanya sayang, itu Pasal 18B (1) adalah pasal yang mengandung tali yang sangat rapuh, sehingga kelihatan sekali seperti yang dipaksakan dan oleh sebab itu mengapa Yusril Ihza Mahendra menyatakan "karena memang istilah Pemerintahan Aceh tidak lazim digunakan dalam perundang-undangan yang ada, maka istilah MoU kita pergunakan tapi kita definisikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita".

Kemudian yang celakanya lagi adalah pihak tim perumus RUU-PA dari Acheh, seperti SIRA, Unsyiah, Universitas Malikul Saleh, IAIN Ar-Raniry dan Pemda Acheh tidak memahami dan tidak mengerti self-government atau pemerintahan sendiri di Acheh yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, sehingga dalam RUU-PA-nya itu terbaca, tanpa mereka sadari, jalur hasil banting stir kearah otonomi dengan memakai bantuan kompas pasal 18B (1) UUD 1945.

Dan tentu saja ketika Ahmad Sudirman membaca apa yang di sampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut diatas sudah bisa membayangkan apa hasil dari godogan DPR RI yang berupa UU tentang Pemerintahan Acheh tetapi memakai kedok palsu otonomi model pasal 18B (1) UUD 1945-nya.

Dan itulah penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah NKRI yang pernah terjadi dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan NKRI sejak dibangun dari puing-puing negara-negara bagian RIS 15 Agustus 1950.

Kemudian, masalah lainnya lagi yang pihak pemerintah RI mencoba berkelit dari MoU adalah yang menyangkut klausul dalam MoU yang berbunyi:

"1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya."

Ternyata oleh pihak pemerintah RI dan hal ini dijelaskan oleh Yusril bahwa klausul diatas ditafsirkan "mengenai calon independen tidak tercantum secara eksplisit dalam MoU sehingga tidak perlu diatur dalam RUU.Apabila ada dari anggota GAM yang ingin maju dalam pemiliham umum lokal dipersilah ia untuk melalui partai politik yang sudah ada."

Nah, disini kelihatan itu pihak pemerintah RI mencoba berkelit dari klausul yang menyatakan bahwa "rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya."

Dimana menurut klausul MoU ini, itu rakyat Acheh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih, artinya menentukan calon bebas dan independen tanpa ada kaitannya dengan partai politik.

Jadi, mengapa hak rakyat Acheh menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih tidak diakomodir dalam RUU-PA model mbah Yudhoyono ini, melainkan di bantingkan dan diarahkan kepada jalur partai politik yang sudah ada ?

Ini juga merupakan penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah RI dalam pelaksanaan MoU Helsinki.

Terakhir, kalau memang begini cara dan model pemerintah RI dalam hal pelaksanaan atas janji dan komitmen dengan MoU Helsinki, maka Ahmad Sudirman sangat pesimis di Acheh akan terpelihara perdamaian yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua pihak.

Dan kepada seluruh bangsa dan rakyat Acheh jangan lagi mau dibohongi dan dibodohi untuk seterusnya oleh pihak Jakarta. Pihak pemerintah RI termasuk DPR RI akan berusaha setengah mati untuk keluar dari MoU Helsinki, dan tentu saja mereka akan membayar dengan harga yang mahal.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

Jumat, 27 Januari 2006

Ampres RUU Aceh Ditandatangani

Soal calon independen tak diakomodir.

JAKARTA---Presiden telah menandatangani Amanat Presiden (Ampres) bagi RUU Pemerintahan Aceh kemarin. Begitu diteken, RUU itu langsung diserahkan ke DPR dengan harapan bisa disahkan bersama oleh pemerintah dan DPR pada Maret 2006 sebagaimana telah ditentukan dalam isi MoU pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri M Ma'ruf telah ditugaskan Presiden untuk mewakili pemerintah. Menurut Yusril, Presiden meminta kepada DPR agar RUU ini dibahas dengan prioritas utama sehingga bisa diselesaikan sesuai waktunya. ''Seluruh RUU ini terdiri atas 206 pasal, cukup panjang untuk sebuah RUU,'' kata Yusril, di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis (26/1).

Pemerintah sepakat untuk menggunakan judul UU Pemerintahan Aceh sebagaimana telah ditulis dalam MoU. Bagi Yusril, istilah itu memang tidak lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sesuai dengan UU nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun UUD, istilah yang biasa digunakan Pemerintah Daerah. Agar tidak timbul kesan adanya pemerintahan sendiri yang terlepas dari NKRI, pemerintah memberikan penjelasan yang gamblang mengenai Pemerintahan Aceh itu.

Penjelasan mengenai Aceh dimuat dalam pasal 1 ayat 2. Disebutkan bahwa Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa. Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(a) dan 18(b) UUD 1945.

Sedangkan definisi Pemerintahan Aceh dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 4. Pemerintahan Aceh diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan DPRD Aceh di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. ''Karena memang istilahnya tidak lazim digunakan dalam perundang-undangan yang ada, maka istilah MoU kita pergunakan tapi kita definisikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita,'' jelas Yusril.

Mengenai calon independen, Yusril menjelaskan hal itu tidak tercantum secara eksplisit dalam MoU sehingga tidak perlu diatur dalam RUU. Bila ada mantan anggota GAM yang ingin maju dalam pilkada, ia mempersilakannya untuk melalui parpol yang sudah ada. Memang saat pembahasan ada usulan ketentuan calon independen ini disertakan dalam RUU. Namun setelah melalui diskusi yang panjang, usulan ini tidak bisa diakomodir.

Sedang untuk parpol lokal, Yusril mengakui RUU ini telah memuat pasal-pasalnya. Dalam UU Parpol memang tidak dimuat peraturan mengenai parpol lokal. Namun menurut Yusril, RUU ini bersifat lex specialis sehingga memungkinkan untuk mengatur parpol lokal yang hanya berlaku di Aceh. Parpol lokal ini tak bisa mengikuti pemilu nasional kendati syarat-syarat pendiriannya disamakan dengan parpol nasional.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II Priyo Budi Santoso mengatakan hingga semalam RUU tersebut belum sampai ke DPR.''Saya memang mendengar tadi sore (kemarin, red) draft itu sudah ditandatangani presiden. Tapi belum sampai ke DPR,'' kata Priyo. ( djo/dwo )

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=232772&kat_id=3

----------