Stockholm, 9 Agustus 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

BANGSA PAPUA MENUNTUT SELF-DETERMINATION BERDASARKAN PERJANJIAN NEW YORK 15 AGUSTUS 1962

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

YANG DITUNTUT BANGSA PAPUA BUKAN PEPERA 14 JULI - 4 AGUSTUS 1969 MODEL JENDERAL SOEHARTO, MELAINKAN MENURUT PERJANJIAN NEW YORK 15 AGUSTUS 1962 ARTICLE XVIII

"Salam Tuan Ahmad, Terimakasi atas berita yang Bapak naikan di Web-site melanesianews, bahwa berita itu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Namun sangat jelas dan tak dapat dipungkiri bahwa Papua tetap suatu saat akan mengalami satu alam kebebasan. Masalah Papua yang diangkat dan dimasalahkan DPR Amerika Serikat adalah satu langkah majuh dan mungkin pintuh menujuh Papua lepas dari Ikatan dengan kaum neo-kolonial Indonesia. Terimakasih" (David Goo, lembah_kamuu@yahoo.com , Mon, 8 Aug 2005 20:08:57 -0700 (PDT))

Baiklah saudara David Goo di Jayapura, Papua.

Perjuangan bangsa Papua yang tanah negerinya diduduki dan dijajah Belanda kemudian diteruskan oleh RI dibawah Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono tidak henti-hentinya, dan bahkan makin menggelora. Generasi muda bangsa Papua terus tampil melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya.

Di mimbar bebas ini telah sering dibahas tentang penganeksasian, pendudukan dan penjajahan yang dilakukan pihak RI terhadap Papua. Dan dari sekian akar penyebab timbulnya kebangkitan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri adalah adanya usaha pencaplokan wilayah Tanah Papua yang dilakukan Soekarno dan penelanan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto dengan pepera model Jenderal Soeharto 14 Juli-4 Agustus 1969-nya.

Nah, masalah pepera atau penentuan pendapat rakyat bangsa Papua yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto yang pada tanggal 27 Maret 1968 dilantik menjadi Presiden RI dalam Sidang Umum V MPRS yang berlangsung dari 21 sampai 30 Maret 1968, yang sebelumnya menduduki kursi Pejabat Presiden, setelah menyingkirkan Soekarno pada tanggal 20 Februari 1967 dengan bantuan Jenderal Abdul Haris Nasution dengan MPRS-nya.

Pepera model Jenderal Soeharto inilah yang menjadi akar utama bangkitnya perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui jalur plebisit atau referendum atau penentuan pendapat rakyat. Mengapa ?

Karena kalau menggali lagi apa yang tertuang dalam isi Perjanjian New york 15 Agustus 1962 yang tertuang dalam Article XVIII yang berisikan:

“Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of the United Nation Representative and his staff, to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will include:

(a) Consultations (Musyawarah) with the representative councils on procedures l and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population;

(b) The determination of the actual date of the exercise of free choice within the period established by the present Agreement;

(c) Formulation of the questions in such a way as to permit the inhabitants to decide (a) whether they wish to remain with Indonesia; or (b) whether they wish to sever their ties with Indonesia;

(d) The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are resident at the time of the signing of the present Agreement and at the time of the act of self-determination, including those residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration."

Nah, dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 pihak RI telah menyepakati akan melaksanakan hak kebebasan memilih bagi seluruh bangsa Papua guna menentukan sikap apakah mereka akan tetap bersama Indonesia atau mereka memutuskan hubungan dengan Indonesia.

Kemudian, seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan internasional. Dimana mereka yang punya hak pilih itu adalah mereka yang tinggal di Papua saat Perjanjian New York ditandatangani dan mereka yang berada di Papua ketika pepera dilaksanakan, termasuk mereka penduduk Papua yang meninggalkan Papua setelah 1945 dan kembali ke Papua dan menguruskan kembali kependudukannya setelah berakhirnya pemerintahan Belanda (1 Mei 1963).

Ternyata dalam prakteknya, pepera yang dijalankan oleh Pemerintah Jenderal Soeharto tidak mengikuti apa yang telah disepakati dalam Perjanjian New York Article XVIII (d).

Jenderal Soeharto tidak memberikan hak pilih kepada seluruh bangsa Papua sebagaimana tercantum dalam Perjanjian New York Article XVIII (d), melainkan melakukan pepera berdasarkan metode pemilihan dan penunjukkan wakil-wakil yang didudukkan dalam Dewan Musyawarah Pepera yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita.

Nah, pembentukan, penunjukkan wakil-wakil yang duduk dalam Dewan Musyawarah Pepera itu didasarkan kepada hasil konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan Pepera pada tanggal 24 Maret 1969. Kemudian pada bulan Juni 1969 berakhir pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten. Inilah cara penunjukkan wakil-wakil rakyat Papua dalam Dewan Musyawarah Pepera.

Selanjutnya, dilangsungkan pepera itu sendiri, dimulai di Kabupaten-Kabupaten di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969. Misalnya di Kabupaten Pegunungan Jayawijaya dilakukan pepera pada tanggal 16 Juli 1969. Kemudian di Kabupaten Sorong dilakukan pepera pada tanggal 26 Juli 1969. Dan berakhir di Kabupaten yang ada di Jayapura pada tanggal 4 Agustus 1969.

Caranya pepera itu sendiri bukan seperti yang dilakukan menurut aturan internasional, dimana setiap orang dengan bebas dan rahasia menentukan pilihannya, yaitu mau tetap bersama RI atau mau keluar dari RI. Melainkan, ketika pepera dilakukan di tiap Kabupaten, itu wakil-wakil dari Kabupaten tersebut, melakukan Sidang Dewan Musyawarah pepera. Misalnya Sidang Dewan Musyawarah pepera Kabupaten Sorong. Lalu dipilih Ketua Sidang, wakil Ketua sidang, Sekretaris Sidang. Dan diputuskanlah dalam Sidang Dewan Musyawarah pepera Kabupaten Sorong ya masuk RI atau tidak masuk RI.

Tentu saja dalam cara pepera model begini, hak pilih dengan cara bebas dan rahasia tidak berlaku. Karena itulah memang masuk akal kalau anggota Kongres Amerika Serikat dalam Sidang Kongres ke 109 yang membicarakan Rancangan UU atau H.R. 2601 yang menyangkut "Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 2006 and 2007" menyatakan bahwa "4) In the New York Agreement, Indonesia formally recognized ``the eligibility of all adults [in Papua] . . . to participate in [an] act of self-determination to be carried out in accordance with international practice'', and pledged ``to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice . . . before the end of 1969''. (5) In July and August 1969, Indonesia conducted an ``Act of Free Choice'', in which 1,025 selected Papuan elders voted unanimously to join Indonesia, in circumstances that were subject to both overt and covert forms of manipulation."

Dimana anggota Kongres Amerika Serikat tersebut mempertanyakan keabsahan dari cara pepera model Jenderal Soeharto dalam bentuk Sidang Dewan Musyawarah pepera Kabupaten per Kabupaten, yang membuka peluang adanya bentuk manipulasi secara terangan-terangan dan secara tertutup.

Memang, dilihat dari salah satu syarat dilangsungkannya pepera itu harus disaksikan oleh utusan Sekjen PBB, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian New York Article XVII. Dan Sekjen PBB mengangkat Duta Besar Ortiz Sanz selaku utusan Sekjen PBB untuk menyaksikan dan melaksanakan freedom of choice bagi seluruh rakyat dewasa di Papua sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian New York Article XVIII (d).

Tetapi, ketika masuk kedalam metode pepera itu sendiri, telah bertentangan dengan aturan internasional tentang pepera itu sendiri.

Nah, cara dan metode freedom of choice yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat dewasa Papua baik laki-laki atau perempuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian New York Article XVIII (d) ternyata dilanggar oleh Jenderal Soeharto inilah yang merupakan akar utama bangkitnya seluruh bangsa Papua untuk menuntut kembali pepera yang sesuai dengan aturan internasional dan dasar hukum Perjanjian New York Article XVIII (d).

Selama bangsa Papua tidak diberikan hak pilihnya untuk menentukan nasib mereka sendiri secara bebas dan rahasia dengan disaksikan oleh utusan PBB, maka selama itu di Papua tetap akan terus bergejolak jiwa-jiwa perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri (self-determination).

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

Date: Mon, 8 Aug 2005 20:08:57 -0700 (PDT)

From: david goo <lembah_kamuu@yahoo.com>

Subject: Makasih

To: ahmad@dataphone.se

Salam Tuan Ahmad,

Terimakasi atas berita yang Bapak naikan di Web-site melanesianews, bahwa berita itu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Namun sangat jelas dan tak dapat dipungkiri bahwa Papua tetap suatu saat akan mengalami satu alam kebebasan. Masalah Papua yang diangkat dan dimasalahkan DPR Amerika Serikat adalah satu langka majuh dan mungkin pintuh menujuh Papua lepas dari Ikatan dengan kaum neo-kolonial Indonesia. Terimakasih daaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

David Goo

lembah_kamuu@yahoo.com

Jayapura, Papua

----------

New York Agreement 15 August 1962

……….

Article XVI

At the time of the transfer of full administrative responsibility to Indonesia a number of United Nations experts, as deemed adequate by the Secretary-General after consultation with Indonesia, will be designated to remain wherever their duties require their presence. Their duties will, prior to the arrival of the United Nations Representative, who will participate at the appropriate time in the arrangements for self-determination, be limited to advising on, and assisting in, preparations for carrying out the provisions for self-determination except in so far as Indonesia and the Secretary-General may agree upon their performing other expert functions. They will be responsible to the Secretary-General for the carrying out of their duties.

Article XVII

Indonesia will invite the Secretary-General to appoint a Representative who, together with a staff made up, inter alia, of experts referred to in article XVI, will carry out the Secretary-General's responsibilities to advise, assist and participate in arrangements which are the responsibility of Indonesia for the act of free choice. The Secretary-General will, at the proper time, appoint the United Nations Representative in order that he and his staff may assume their duties in the territory one year prior to the date of self-determination. Such additional staff as the United Nations Representative might feel necessary will be determined by the Secretary-General after consultations with Indonesia. The United Nations Representative and his staff will have the same freedom of movement as provided for the personnel referred to in article XVI.

Article XVIII

Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of the United Nation Representative and his staff, to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will include:

(a) Consultations (Musyawarah) with the representative councils on procedures l and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population;

(b) The determination of the actual date of the exercise of free choice within the period established by the present Agreement;

(c) Formulation of the questions in such a way as to permit the inhabitants to decide (a) whether they wish to remain with Indonesia; or (b) whether they wish to sever their ties with Indonesia;

(d) The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are resident at the time of the signing of the present Agreement and at the time of the act of self-determination, including those residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration.

Article XIX

The United Nations Representative will report to the Secretary-General on the arrangements arrived at for freedom of choice.

Article XX

The act of self-determination will be completed before the end of 1969.

Article XXI

1. After the exercise of the right of self-determination, Indonesia and the United Nations Representative will submit final reports to the Secretary-General who will report to the General Assembly on the conduct of the act of self-determination and the results thereof.

2. The Parties to the present Agreement will recognize and abide, by the results of the act of self-determination.

……….

(New York Agreement. Agreement Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands Concerning West New Guinea (West Irian) (Signed at the Headquarters of the United Nations, New York, on 15 August 1962) (Signed) SUBANDRIO for the Republic of Indonesia. (Signed) J.Herman. VAN ROUEN for the Kingdom of the Netherlands. (Signed) C. W.A. SCHURMANN for the Kingdom of the Netherlands.

----------