Stockholm, 18 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

BAKHTIAR: PEMILU 2004 DALAM DM, TIDAK KONDUSIF, TIDAK DEMOKRATIK, DALAM KEKERASAN & PAKSAAN
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JURU BICARA ASNLF ATAU GAM DI SWEDIA BAKHTIAR ABDULLAH MENGATAKAN: PEMILU 2004 DALAM KEADAAN DARURAT MILITER, TIDAK KONDUSIF, TIDAK DEMOKRATIK, DALAM KEKERASAN & PAKSAAN

"Pemilu yang dijalankan sekarang ini adalah dalam keadaan darurat militer. Jadi, keadaannya sendiri itu tidak kondusif, tidak demokratik dan dalam kekerasan dan pemaksaan. Jadi, selama ini kita lihat bangsa Aceh sering dipukul, walaupun mereka tidak bersalah apa-apa. Jadi, mungkin daripada mereka menjadi korban yang bisa dilakukan begitu saja, maka untuk mengelakkan penganiayaan ini semua, terserah sama mereka, kalau mereka mau memilih misalnya. Tetapi itu bukan bermakna mereka setuju dengan pemilu yang sedang di- dan akan dijalankan." (Bakhtiar Abdullah, Radio Nederland bahasa Indonesia, Hilversum, Kamis 18 Maret 2004 12:30 WIB)

Terimakasih kepada saudara Muzakkir Abdul Hamid di Stockholm, Swedia yang telah mengirimkan berita wawancara Radio Nederland dengan Juru Bicara ASNLF atau GAM.

Pagi ini saya menerima kiriman berita mengenai wawancara dari Radio Nederland dari Hilversum, Belanda dengan Juru Bicara ASNLF atau GAM dalam Pengasingan di Stockholm, Swedia, saudara Bakhtiar Abdullah, tentang Pemilihan Umum 5 April 2004 dan rencana kedatangan tim kejaksaan Swedia ke Aceh.

Setelah saya membaca hasil wawancara Radio Nederland dengan saudara Jubir ASNLF atau GAM Bakhtiar Abdullah ini saya menyimpulkan bahwa memang benar di Negeri Aceh masih diberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan diperpanjang pada 19 November 2003 dengan pengiriman lebih dari 50 000 serdadu TNI/POLRI/RAIDER ke Negeri Aceh. Dimana situasi dan kondisi di Negeri Aceh masih tetap tidak kondusif, jauh dari prinsip-prinsip dasar pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab, serta masih berlangsung tindakan kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya cs.

Dalam wawancara Radio Nederland dengan Saudara Bakhtiar Abdullah yang sebagian isinya menyatakan:

"Pemilu yang dijalankan sekarang ini adalah dalam keadaan darurat militer. Jadi, keadaannya sendiri itu tidak kondusif, tidak demokratik dan dalam kekerasan dan pemaksaan. Jadi, selama ini kita lihat bangsa Aceh sering dipukul, walaupun mereka tidak bersalah apa-apa. Jadi, mungkin daripada mereka menjadi korban yang bisa dilakukan begitu saja, maka untuk mengelakkan penganiayaan ini semua, terserah sama mereka, kalau mereka mau memilih misalnya. Tetapi itu bukan bermakna mereka setuju dengan pemilu yang sedang di- dan akan dijalankan. Karena bangsa Aceh membuktikan sendiri pada pemilu yang lalu di mana hanya dua persen daripada segala penduduk Aceh yang mengundi pada waktu pemilu yang lalu tahun 1999 itu, masih lagi dalam keadaan perang dengan rejim Indonesia. Tetapi ternyata bangsa Aceh sendiri sudah menunjukkan sikap bahwa mereka tidak mengakui tentang keberadaan pihak rejim Indonesia di Aceh. Dan aspirasi bangsa Aceh tetap tidak mengakui pemerintah yang ilegal rejim RI di Aceh. Dan kalau misalnya delegasi dari Swedia mau berjumpa dengan anggota-anggota apa yang dinamakan sebagai kelompok separatis GAM yang ada di Aceh itu, saya harap biarlah yang sebenarnya. Jangan misalnya berjumpa dengan orang-orang yang mengakui dirinya sebagai separatis GAM, tetapi mereka sebenarnya adalah antek-antek rejim Indonesia atau mata-mata mereka yang membuat-buat dirinya sendiri seperti pemimin GAM. Saya juga berharap sama sekali supaya delegasi ini dapat mengunjungi terutama sekali tapol dan napol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah dibuang ke Jawa khususnya dan juga tahanan-tahanan yang ada di Aceh yang benar-benar dalam keadaan yang sedang dianiayai. Dan juga mereka harus melihat sendiri keadaan di kawasan-kawasan pedalaman, tempat-tempat penganiayaan, dan juga kuburan-kuburan massa."

Isi lengkap dari wawancara ini bisa dibaca diakhir tulisan ini.

Jadi dari apa yang telah dikemukakan oleh saudara Juru Bicara ASNLF atau GAM Bakhtiar Abdullah tersebut memang telah menggambarkan bagaimana sebenarnya tipu muslihat dari pihak Presiden Megawati sebagai Penguasa Darurat Militer Pusat dan dari pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya dengan cara melemparkan umpan Pemilu 5 April 2004 dan memanipulasi keadaan sebenarnya dari dasar hukum Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003.

Dan jelas, rakyat Aceh sudah tidak bisa lagi dibohongi dan ditipu oleh umpan Pemilu 5 April 2004 dan umpan Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003, yang pada hakekatnya hanyalah merupakan alat penjerat dan untuk melanggengkan pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh pihak NKRI dibawah Presiden Megawati dari PDIP.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

http://www.waspada.co.id/berita/pemilu/artikel.php?article_id=40449
Radio Nederland bahasa Indonesia
Hilversum, Kamis 18 Maret 2004 12:30 WIB

Gerakan Aceh Merdeka Tetap Menentang Pemilu

Intro: Orang Aceh yang mencoblos pada pemilu nanti karena terpaksa bukan berarti mereka mendukung pemilu. Bukanlah orang GAM yang harus diberi amnesti, tapi para penyiksa rakyat Acehlah yang harus diampuni, kalau rakyat Aceh memang menghendaki. Tim Kejaksaan dari Swedia jangan sampai bertemu dengan orang GAM palsu dan hendaknya mereka juga menjumpai tapol Aceh yang ada di Jawa dan agar mereka juga mengunjungi kuburan-kuburan massal dan tempat-tempat penganiayaan di Aceh. Demikian tegas Bakhtiar Abdullah juru bicara GAM di Swedia kepada Radio Nederland menanggapi beberapa berita tentang Aceh antara lain yang mengatakan bahwa GAM mengizinkan rakyat Aceh mencoblos supaya tidak digebuki.

Bakhtiar Abdullah (BA): Pemilu yang dijalankan sekarang ini adalah dalam keadaan darurat militer. Jadi, keadaannya sendiri itu tidak kondusif, tidak demokratik dan dalam kekerasan dan pemaksaan. Jadi, selama ini kita lihat bangsa Aceh sering dipukul, walaupun mereka tidak bersalah apa-apa. Jadi, mungkin daripada mereka menjadi korban yang bisa dilakukan begitu saja, maka untuk mengelakkan penganiayaan ini semua, terserah sama mereka, kalau mereka mau memilih misalnya. Tetapi itu bukan bermakna mereka setuju dengan pemilu yang sedang di- dan akan dijalankan.

Karena bangsa Aceh membuktikan sendiri pada pemilu yang lalu di mana hanya dua persen daripada segala penduduk Aceh yang mengundi (mencoblos, red) pada waktu pemilu yang lalu tahun 1999 itu, masih lagi dalam keadaan perang dengan rejim Indonesia. Tetapi ternyata bangsa Aceh sendiri sudah menunjukkan sikap bahwa mereka tidak mengakui tentang keberadaan pihak rejim Indonesia di Aceh. Dan aspirasi bangsa Aceh tetap tidak mengakui pemerintah yang ilegal rejim RI di Aceh.

Radio Nederland (RN): Terus ada satu lagi. Wakil presiden Hamzah Has, dari PPP, mengatakan kalau dia menang, dia akan memberi amnesty kepada kelompok separatis. Bagaimana tanggapan anda?

BA: Saya rasa dia itu berbicara karena mungkin salah makan obat. Karena yang harus diberi amnesti itu, bukanlah apa yang disebutkan gerakan pemberontak seperti Aceh Merdeka, tetapi sebenarnya mereka ini yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar HAM, yang kalau misalnya bangsa Aceh itu mau mengampunkan dosa-dosa mereka itu yang terlalu banyak, ya itu terserah. Tetapi yang jelas keadilan itu mesti dituntut, di mana seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya yang terkutuk seperti membunuh, memukul, menganiayai dan memperkosai kaum wanita di Aceh.

Dan mereka yang sepatutnya, kalau misalnya diberi amnesty oleh keluarga mangsa atau bangsa Aceh sendiri, ya itu hak bangsa Aceh. Tetapi bukan mereka yang mengampuni, memberikan amnesty kepada GAM. Karena bagi kami ada dua pilihan. Mati dalam peperangan untuk mempertahankan martabat dan kemerdekaan bangsa Aceh atawa hidup merdeka dan mulia seperti bangsa-bangsa lain di atas permukaan bumi.

RN: Terakhir pak Bakhtiar, saya baca juga tim kejaksaan Swedia mau menemui kelompok separatis untuk menyelidiki sampai di mana keterlibatan orang-orang Aceh di Swedia dalam apa yang disebut pemerintah Indonesia pemberontakan di Aceh. Komentar anda?

BA: Pemerintahan negara Aceh di dalam pengasingan terletak di Swedia. Dan kalau misalnya delegasi dari Swedia mau berjumpa dengan anggota-anggota apa yang dinamakan sebagai kelompok separatis GAM yang ada di Aceh itu, saya harap biarlah yang sebenarnya. Jangan misalnya berjumpa dengan orang-orang yang mengakui dirinya sebagai separatis GAM, tetapi mereka sebenarnya adalah antek-antek rejim Indonesia atau mata-mata mereka yang membuat-buat dirinya sendiri seperti pemimin GAM.

Saya juga berharap sama sekali supaya delegasi ini dapat mengunjungi terutama sekali tapol dan napol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah dibuang ke Jawa khususnya dan juga tahanan-tahanan yang ada di Aceh yang benar-benar dalam keadaan yang sedang dianiayai. Dan juga mereka harus melihat sendiri keadaan di kawasan-kawasan pedalaman, tempat-tempat penganiayaan itu seperti rumah dan gedung misalnya, walaupun sekarang sudah hancur, di mana di situ dijadikan sebagai torture chamber (kamas siksa, red), dan juga kuburan-kuburan massa, supaya dapat membuktikan siapa biang keladinya yang melakukan kekejaman-kekejaman ini. Ya, jawabannya kita semua sama-sama tahu. Semua ini dilakukan oleh TNI sendiri.

Demikian Bakhtiar Abdullah, juru bicara GAM di Swedia.
----------