Stockholm, 28 Januari 2000

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

GUS DUR BERUSAHA CABUT WAWASAN NUSANTARA ABRI
Ahmad Sudirman
XaarJet Stockholm - SWEDIA.

 

Tanggapan untuk Presiden Gus Dur, Menko Polkam Wiranto dan Panglima TNI Widodo AS.

LAHIRNYA DWIFUNGSI DAN WAWASAN NUSANTARA ABRI

Dwifungsi ABRI lahir dari Seminar Hankam I yang berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 November 1966. Dimana rumusan hasil Seminar Hankam I kemudian disempurnakan melalui rapat kerja Hankam dalam bulan Nopember 1967. Dalam rapat kerja Hankam 1967 itu ditentukan bahwa ABRI menganut Wawasan Nusantara.

Wawasan ini bukan merupakan wawan Hankamnas saja, tetapi merupakan juga wawasan Nasional. Dimana Wawasan Nusantara ini tidak menonjolkan salah satu kepentingan bidang perjuangan saja, melainkan semua bidang perjuangan, politik, ekonomi, sosial-budaya dan Hankam mempunyai hubungan erat satu sama lain di dalam perjuangan nasional.

Kemudian dalam Keputusan Presiden No 79/1969 menyatakan bahwa ABRI merupakan inti kekuatan Hankamnas yang sekaligus merupakan kekuatan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Hankamnas.

Disusul oleh Surat Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1974 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden No 79/1969 yang antara lain menetapkan penggantian penyebutan angkatan, masing-masing menjadi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan POLRI. (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, cetakan ke 7 tahun 1986).

SELAYANG ASAL MULA TNI/POLRI

TNI/POLRI yang asalnya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan bunyi maklumat yang sangat singkat: "Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Jakarta, 5 Oktober 1945. Presiden Republik Indonesia. Soekarno".

Dalam konferensi TKR di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945 Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V/Banyumas dipilih menjadi Pimpinan Tertinggi TKR dan Oerip Soemohardjo dipilih sebagai Kepala Staf.

Pada tanggal 18 Desember 1945 Kolonel Soedirman diangkat sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sebagai Kepala Staf  TKR diangkat Oerip Soemohardjo dengan pangkat Letnan Jenderal.

Tanggal 25 Januari 1946 TKR diubah namanya menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia. Kemudian tanggal 9 April 1946 lahir TRI-AU. Lalu tanggal 1 Juli 1946 lahir Kepolisian Negara.

Pada tanggal 3 Juni 1947 semua kesatuan yang ada dalam TRI diubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), dimana Jenderal Soedirman ditunjuk sebagai Panglima Besar Angkatan Perang. (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949, cetakan ke 7 tahun 1986).

Tanggal 29 Januari 1967 lahir Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berpusat di Magelang, Surabaya, Yogyakarta dan di Sukabumi.

GUS DUR PERLAHAN LEPASKAN TNI/POLRI DARI POLITIK

Gus Dur menyadari bahwa ABRI sudah berurat-berakar dalam masyarakat sebagai hasil ciptaan dan binaan Soeharto dengan dwifungsi ABRI-nya.

Adanya kesadaran dari sebagian besar masyarakat untuk mengembalikan ABRI kepada tujuan asalnya yaitu "untuk memperkuat perasaan keamanan umum" sebagaimana yang tercantum dalam bunyi maklumat singkat pembentukan TKR tanggal 5 Oktober 1945, menjadikan Gus Dur sadar bahwa ABRI yang ada sekarang sudah menyimpang dari tujuan asalnya.

Karena itu apabila ada usaha-usaha dari sebagian besar rakyat untuk meluruskan kembali ABRI dan membuka kedok tindakan oknum-oknum ABRI yang menyimpang, maka Gus Dur membuka pintu cukup lebar.

Sebagian langkah politik-buka-pintu-ABRI-nya Gus Dur adalah mensipilkan anggota Kabinet dari TNI melalui jalan memberikan pensiun kepada mereka apabila mau tetap duduk dalam Kabinet Gus Dur-Mega. Dalam waktu dekat empat orang anggota Kabinet dari TNI akan dipensiunkan.

Membiarkan dan memberikan lampu hijau kepada pihak-pihak yang ingin membawa oknum-oknum TNI yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang kedepan Mahkamah Internasional.

Melarang menjadikan institusi TNI sebagai tempat perlindungan dan permintaan tolong. Apabila ada oknum TNI yang menyimpang harus diadili tanpa TNI memberikan bantuan mencarikan pembela.

GUS DUR MASIH TETAP GUNAKAN TNI SEBAGAI UJUNG PISAU POLITIKNYA

Salah satu contoh politik ujung-pisau-TNI-nya Gus Dur adalah disatu pihak Gus Dur, ketika membuka pelabuhan bebas Sabang, Aceh, Selasa, 25 Januari 2000 menyeru: "Agar pembangunan di Aceh berjalan dengan baik, maka pemerintah menilai permasalahan dan konflik di Aceh harus segera diselesaikan secara tuntas".

Sedangkan dipihak lain, Gus Dur tetap menggunakan TNI di Aceh sebagai ujung pisau untuk menumpas habis rakyat Aceh yang dianggap "masih ingin memecah belah persatuan, masih ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa kehendak, masih ingin membelokkan rakyat Aceh dari keinginan berkiprah secara baik". ( http://www.analisadaily.com/utama2.htm ).

TAKTIK POLITIK ACEH-NYA GUS DUR BERI, RANGKUL, PECAH-BELAH DAN PUKUL

Dengan tujuan untuk memberikan pemasukan sumber ekonomi dan sumber tenaga kerja kepada rakyat Aceh salah satunya membuka kembali pelabuhan bebas Sabang. Tetapi dilain pihak Gus Dur terus dengan gencar memecah belah masyarakat Aceh dan menggunakan pisau TNI-nya untuk menyayat bersih mereka yang ingin menentukan nasibnya sendiri.

Itu suatu usaha yang dobel moral dari Gus Dur.

Inilah sedikit tanggapan untuk Presiden Gus Dur, Menko Polkam Wiranto dan Panglima TNI Widodo AS.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP
http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se